Ketua ‎Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang juga Sekda DKI Saefullah menjelaskan, alasan ketidakhadiran eksekutif dalam rapat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI tahun 2015 bersama kalangan legislatif di lantai II ruang Serbaguna Gedung DPRD DKI sore tadi. Menurutnya, absennya TAPD DKI terjadi karena beberapa faktor.

Seperti yang disampaikan Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI), bahwa sampai saat ini kita baru sampaikan surat gubernur untuk memohon persetujuan pengesahan Raperda APBD DKI tahun 2015

‎"Seperti yang disampaikan Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI), bahwa sampai saat ini kita baru sampaikan surat gubernur untuk memohon persetujuan pengesahan Raperda APBD DKI tahun 2015," ujarnya di Balaikota, Jumat (20/3).

Saefullah melanjutkan, tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra tersebut juga meminta TAPD DKI memberikan print out berisi rincian seluruh kegiatan eksekutif tahun 2015 kepada pimpinan dewan.‎ Hal itu kontan saja membuat Pemprov DKI kerepotan karena telah semalaman lembur melakukan proses penginputan kegiatan dan mata anggaran ke sistem E-Budgeting.

"Tadi kita sudah kami kasih rekapnya, tapi Pak Taufik minta rincian kegiatan. Teman-teman tadi‎ sampai jam 4 subuh. Jam 9, kita baru start nge-print. Pada saat nge-print di tengah jalan ada kesalahan teknis, ada salah tarik sehingga ada yang tidak balance," tuturnya.

Saefullah menambahkan , sampai kini, pihak eksekutif‎ masih melanjutkan proses print out kegiatan dari seluruh SKPD. Diperkirakan, pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan pukul 19.00 WIB.

‎"Ini sedang dilanjutkan. Estimasi kita selesai nanti jam tujuh malam," tuturnya.

Menurut Saefullah, setelah proses print out kegiatan seluruh SKPD ini selesai, pihaknya akan menber‎ikan hasil tersebut kepada para pimpinan dewan dalam bentuk bundel.

"Begitu semua print out selesai, kita sampaikan ke dewan. Nanti kita tinggal tunggu sikap dari dewan, itu saja," ujarnya.

Saefullah menambahkan, sesuai evaluasi dari Kemendagri, total uraian kegiatan dari seluruh S‎KPD DKI yang telah direvisi dan dimasukkan ke sistem E-Budgeting, berjumlah sekitar 6.700 halaman. Puluhan ribu halaman tersebut berisi penambahan dan pengalihan anggaran, serta perbaikan nomenklatur hingga masukan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Masukan-masukan dari Banggar sudah kita catat semua, kita jadikan perhatian dan sudah ditindaklanjuti," tutupnya.